Bangkinang ,(Lubatnews.com ) - DPRD Kampar gelar paripurna pandangan umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 , Kamis (14/8/2025).
Rapat Paripurna di buka oleh wakil ketua DPRD Kampar di hadiri hampir seluruh Anggota DPRD Kampar,kepala Dinas di lingkungan Pemkab Kampar para tamu undangan dan insan pers
Dalam hal ini, Min Amir Habib Efendi Pakpahan, SH sebagai juru bicara Fraksi Golkar mengatakan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dilakukan karena adanya perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah.
"Termasuk adanya peraturan perundang - undangan yang mengatur hal ini menyebabkan terjadinya perubahan belanja berupa pergeseran peningkatan dan pengurangan belanja daerah," jelas Sekretaris Fraksi Golkar ini.
Berikut kritik dan saran Fraksi Golkar terhadap Rancangan peraturan daerah perubahan tahun anggaran 2025 yang diajukan oleh pemerintah daerah sebagai berikut:
1. Fraksi Golkar berpendapat bahwa kebijakan perencanaan belanja langsung yang dilakukan tetap memperhatikan agenda pembangunan serta arah kebijakan pembangunan daerah dan disesuaikan dengan plafon anggaran yang tersedia.
2. Fraksi Golkar berpendapat agar pemerintah daerah kabupaten Kampar dalam menggunakan anggaran lebih kepada kebutuhan dan kemanfaatan orang banyak serta memperhatikan ketersediaan waktu dalam pengerjaan pekerjaan-pekerjaan fisik agar pengerjaannya bisa optimal.
3. Untuk pembayaran atas kegiatan-kegiatan pembangunan Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Kampar agar mengambil langkah-langkah taktis dalam penerimaan pendapatan asli daerah sampai Agustus ini diperkirakan baru tercapai 45-50 persen.
4. Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kesehatan agar kesediaan obat-obatan untuk masyarakat melalui pengadaan anggaran tahun 2025 untuk stok tahun 2026.
5. Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas pendidikan agar penyediaan sarana dan prasarana baik indoor maupun outdoor berbagai tingkatan pendidikan.
6. Dalam hal program presiden Prabowo Subianto tentang makan siang gratis, Fraksi partai golongan karya meminta kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan serta saran kepada badan gizi nasional.
"Dimana dalam retribusinya masih terdapat makanan tidak layak konsumsi yang dikarenakan makanan yang sudah basi dan makanan yang tidak sesuai dengan selera khas masyarakat tempat dan di kabupaten Kampar,"imbuhnya.
7. Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah daerah dalam hal tunda bayar agar secepatnya pelaksanaan pembayaran karena hal ini ditunggu oleh pihak ketiga yang sudah menjadi hak mereka.
Terakhir terhadap pos anggaran belanja pembangunan Fraksi Golkar berpesan marilah kita sama-sama memegang prinsip efisien dan efektif serta berkeadilan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat serta demi pemerataan pembangunan daerah yang kita cintai ini.
"Selanjutnya menjadikan APBD perubahan tahun 2025 dengan proporsional antara belanja publik dan belanja pegawai demi kesejahteraan rakyat," ujar juru bicara Fraksi Golkar Min Amir Habib Efendi Pakpahan, SH.
"Berdasarkan rapat Fraksi partai golongan karya DPRD kabupaten Kampar menyetujui untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2025 yang telah diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kampar untuk dibahas pada tingkat selanjutnya," tutupnya.(Seriana/ADV)