ROHIL, Lubatnews.com - Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pujud (IPMKP) mendesak PT Pertamina Patra Niaga dan kepolisian mengusut dugaan pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite di sejumlah aktivitas pengisian di SPBU wilayah Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Desakan tersebut muncul menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan pengisian BBM menggunakan kendaraan yang dimodifikasi dan puluhan jeriken tanpa dokumen resmi. Praktik tersebut dikhawatirkan mengganggu distribusi BBM bersubsidi dan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.
Ketua Umum IPMKP, Zulkarnaidi, mengecam dugaan penyimpangan tersebut dan meminta pengelola SPBU bertanggung jawab atas pengawasan penyaluran BBM.
“Kami dari IPMKP mengecam keras praktik pelangsiran BBM bersubsidi di SPBU Pujud yang terkesan dibiarkan dan terus berulang. BBM subsidi adalah hak masyarakat kecil, bukan komoditas buruan oknum penimbun demi keuntungan pribadi,” tegas Zulkarnaidi.
Ia juga meminta Pertamina Patra Niaga mengevaluasi kinerja manajemen SPBU Pujud, termasuk pengawasan operator dan penerapan prosedur penyaluran BBM bersubsidi. Namun, dugaan kelalaian maupun keterlibatan pihak pengelola perlu dibuktikan melalui pemeriksaan.
“Kami mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk tidak sekadar memberikan imbauan, tetapi segera memberikan sanksi berat berupa penghentian pasokan hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kepada SPBU Pujud jika terbukti ada kelalaian atau 'main mata' dari pihak manajemen dan pelangsir,” ujarnya.
IPMKP turut meminta Polsek Pujud, Polres Rokan Hilir, dan Polda Riau menyelidiki dugaan pelanggaran serta menindak pihak yang terbukti terlibat. Organisasi tersebut juga menuntut pengawasan ketat terhadap sistem barcode MyPertamina untuk mencegah manipulasi data dan pembelian berulang yang melanggar ketentuan.
Zulkarnaidi memperingatkan bahwa IPMKP siap menggelar aksi apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tindak lanjut konkret.
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Penerapan pasal dan sanksi bergantung pada perbuatan serta hasil pembuktian dalam proses hukum.(Andriyan)

