ROKAN HILIR, Lubatnews.com - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kepenghuluan Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera memanggil dan memeriksa oknum Penghulu.
Pasalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk triwulan akhir tahun 2023—meliputi bulan Oktober, November, dan Desember—bagi 51 KPM hingga saat ini dikabarkan belum juga disalurkan. Hak masyarakat kurang mampu tersebut diduga raib tanpa kejelasan.
Kasus ini sontak memicu keresahan warga setempat. Bantuan yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial di tengah sulitnya perekonomian, justru mandek di tangan pemerintah desa.
Menanggapi polemik ini, desakan keras pun mengalir kepada pihak berwenang. Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hilir melalui jajarannya serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil diminta tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum tegas.
"Kami meminta kepada Polres Rohil dan Kejari Rohil untuk segera turun tangan memeriksa oknum Penghulu Teluk Pulai. Ke mana hak 51 KPM untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2023 itu? Ini menyangkut hak orang susah, tidak boleh dibiarkan," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, dengan nada kecewa.
Publik kini menanti langkah cepat dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Rokan Hilir untuk mengusut tuntas dugaan penahanan atau penyalahgunaan dana bansos tersebut. Pemeriksaan transparan dinilai penting guna memberikan kepastian hukum serta efek jera agar pengelolaan Dana Desa di wilayah Rohil benar-benar tepat sasaran dan bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang.
,Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada oknum Penghulu Teluk Pulai serta pihak kecamatan setempat untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait mandeknya penyaluran BLT DD tersebut.(Andriyan)