Rohil ,(Lubatnews.com ) - Wakil Bupati Rokan Hilir melalui Kepala Dinas Kesehatan Ners Afrida S.KEP, SKM, M.Kes membuka koordinasi lintas sektor percepatan Open Defecation Free (ODF) tahun 2025 di Bagansiapiapi, Kamis (04/12/2025). Dalam forum itu, Afrida menyampaikan bahwa capaian ODF Rohil baru berada di angka 52 persen atau 99 desa, sementara 48 desa lainnya belum memenuhi syarat sehingga sejumlah bantuan sanitasi, termasuk pembangunan jamban, belum dapat disalurkan. Ia meminta camat, penghulu, dan Puskesmas mempercepat penyusunan rencana kerja dan memastikan target ODF dicapai agar intervensi program pusat dan daerah dapat segera diterima masyarakat.
Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi lintas sektor, sekaligus menegaskan komitmen kolektif daerah dalam memenuhi target desa bebas buang air besar sembarangan sebagai bagian dari pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya menentukan status kesehatan lingkungan, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi Rokan Hilir untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat di tingkat nasional.
Afrida menegaskan bahwa program ODF telah berlangsung sejak lama, namun capaian Kabupaten Rokan Hilir masih berada pada angka 52 persen dengan 99 desa atau kelurahan yang telah memperoleh status ODF. Ia menilai bahwa percepatan pemenuhan target membutuhkan penguatan kepemimpinan di tingkat kecamatan, kepenghuluan, dan Puskesmas, serta pendekatan humanis berbasis kebutuhan masyarakat. Afrida juga menjelaskan bahwa keberhasilan ODF berkorelasi langsung dengan penurunan penyakit berbasis lingkungan, terutama diare, yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama pertumbuhan anak dan faktor risiko stunting.
"Siap, Bapak Ibu. Lakukan! Kita harus perkuat kepemimpinan di tingkat kecamatan dan kepenghuluan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lakukan pendekatan yang humanis dan berbasis masyarakat. Ini semua kepenguluan sudah mengetahui. Saling koordinasi antara Puskesmas dengan kecamatan juga untuk bisa mengikuti ODF ini," pinta Afrida.
Selain itu, Afrida menyoroti bahwa peningkatan kualitas lingkungan hidup menentukan produktivitas masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pemenuhan sejumlah indikator pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa beberapa program dari kementerian, seperti bantuan pembangunan jamban melalui Dinas Perkim, mensyaratkan desa berstatus ODF sebelum menerima intervensi. Karena itu, pemenuhan target ODF bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi pintu masuk bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan dukungan infrastruktur sanitasi yang layak.
Dalam forum tersebut, Afrida mengungkapkan bahwa masih tersisa 48 desa yang belum berstatus ODF, tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali Sinembah Raya yang telah mencapai status ODF 100 persen. Ia meminta seluruh camat, penghulu, dan lurah menyusun rencana kerja tahunan yang memasukkan target pencapaian ODF secara bertahap selama lima tahun ke depan. Menurutnya, sisa desa yang relatif sedikit seharusnya menjadi peluang untuk mempercepat penyelesaian capaian kecamatan ODF secara menyeluruh.
Afrida juga mendorong optimalisasi TP Posyandu yang kini mengintegrasikan enam layanan, tidak hanya kesehatan tetapi juga pendidikan, sosial, perumahan, dan keuangan inklusif. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat melaporkan kebutuhan sanitasi, termasuk rumah tangga yang belum memiliki jamban. Ia menegaskan bahwa esensi ODF bukan hanya pada tersedianya fasilitas fisik, tetapi pada perubahan pola pikir masyarakat agar tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan. Menurutnya, kesadaran kolektif inilah yang akan menentukan masa depan sanitasi dan kesehatan lingkungan Rokan Hilir secara berkelanjutan.
Suasana pertemuan kian menguat ketika Ketua Panitia, Joko Sujarno, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas kecamatan ini berorientasi pada peningkatan kualitas sanitasi melalui keterpaduan kerja antara Puskesmas, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen esensial, karena keberhasilan ODF tidak hanya diukur dari ketersediaan fasilitas sanitasi, melainkan juga dari perubahan perilaku yang berkelanjutan. Dengan demikian, koordinasi ini diharapkan mempercepat transformasi lingkungan yang lebih higienis dan adaptif terhadap risiko kesehatan masyarakat.
Peserta kegiatan berjumlah 140 orang yang berasal dari 18 camat, 21 kepala Puskesmas, 21 penanggung jawab kesehatan lingkungan, 75 penghulu, dan enam OPD terkait. Para narasumber dihadirkan dari Seksi Kesling SDA Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau serta Bappeda Kabupaten Rokan Hilir yang memperkaya pembahasan dengan perspektif teknis dan perencanaan. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyerahan sertifikat penghargaan yang diberikan secara simbolis oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sebagai bentuk apresiasi atas capaian desa-desa yang berhasil menyelesaikan indikator ODF.(𝘼𝙣𝙙𝙧𝙞𝙮𝙖𝙣)